INFOPOLITIKNEWS – Tidak saja kota-kota besar di pulau Jawa, Palembang pun kini memasuki stadium empat dalam penanganan sampah.
Membludaknya sampah plastik menjadi masalah utama. Tanpa adanya langkah sigap, krisis penampungan sampah di Palembang berpotensi menyebabkan banjir dan masalah kesehatan warga yang lebih kompleks.
Penjabat (Pj) Wali Kota Palembang, Cheka Virgowansyah menekankan agar Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK), Dinas Kominfo, dan Satpol PP memastikan program pengurangan sampah plastik berjalan optimal.
“Jangan gunakan botol plastik. Saya minta Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan memastikan pengurangan sampah plastik, baik di kantor maupun pertokoan,” ujar Cheka pada apel gabungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), di Benteng Kuto Besak (23/12).
Menurut Cheka, 1,7 juta penduduk Kota Palembang menghasilkan 1.500 ton volume sampah per hari. Sampah yang menumpuk di musim hujan menyebabkan genangan air dan banjir serta memicu penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD).
“Sosialisasi mesti digencarkan. Fogging boleh dilakukan, tapi yang paling penting adalah tindakan pencegahan,” tegas Cheka kepada para camat dan Lurah terkait sosialisasi bahaya DBD.
Persoalan sampah di Palembang adalah gambaran mikro persoalan sampah di kota-kota besar di tanah air.
Jakarta, Surabaya, Medan, Bandung, dan Semarang masuk dalam kategori 10 daerah penghasil sampah terbanyak di Indonesia.
Sedangkan pada level provinsi, menurut data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) Tahun 2023, Jawa Timur menjadi provinsi penghasil timbulan sampah terbanyak.
Timbulan sampah yang dihasilkan Jawa Timur adalah 6,1 juta ton. Jawa Barat menempati posisi kedua dengan timbulan sampah 5,8 juta ton, dan Jawa Tengah pada posisi terbanyak ketiga, yaitu bejumlah 5,5 juta ton.
Sedangkan dari 100% komposisi timbulan sampah nasional pada 2023 itu, jenis sampah sisa makanan adalah yang terbesar (39,64%). Sampah plastik berada di urutan kedua dengan proporsi 19,14%.
Belum lagi terkait implementasi program Makan Bergizi Gratis (MBG). Apabila mekanisme pelaksanaan program tersebut tidak menakar potensi sampah dari pembungkus makanan, akan terjadi ledakan jumlah sampah dalam waktu yang singkat.
Muhammad Reza Cordova, Peneliti Ahli Utama Pusat Riset Oseanografi Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) mengatakan Indonesia adalah penyumbang sampah plastik ke-2 terbesar di dunia. Dan lebih dari 60% sampah plastik yang dihasilkan secara global termasuk di Indonesia adalah plastik sekali pakai seperti botol air atau pembungkus makanan.
Terbatasnya sarana dan prasarana, serta infrastruktur seperti Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) membuat tingginya produksi sampah di Indonesia menjadi masalah darurat untuk ditangani.
Menurut data Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), dari total 2.700 TPA yang ada, hanya 10% saja yang mampu menerapkan model pengelolaan sanitary landfill. Selebihnya hanya menggunakan metode open dumping yang berpotensi menimbulkan masalah baru berupa polusi udara, limbah air lindi pencemar tanah dan sumber air tanah, gas metana yang rawan terbakar, serta masalah kesehatan.
Tidak hanya itu, perilaku masyarakat yang masih membuang sampah sembarangan, termasuk kesadaran dalam memilah sampah menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia dalam upaya penanganan dan pengelolaan sampah.