Tarakan – Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Nomor Urut 1 Brigjen TNI (Purn) Andi Sulaiman – Prof Dr. Adri Patton (SULTON) punya komitmen untuk mendukung pencegahan dan menindak tegas pemberantasan korupsi jika kelak mendapat mandat dari masyarakat Kaltara.
Andi Sulaiman menegaskan, tidak akan ada ruang bagi koruptor untuk bisa “menggarong” kekayaan yang ada di bumi Kaltara. Hal tersebut disampaikan Andi Sulaiman lantaran miris melihat proyek pembangunan rumah sakit Pratama (RSP) Bunyu di Kecamatan Bunyu, Kabupaten Bulungan, yang sampai saat ini belum tuntas pembangunannya.
“Saya sangat kecewa apalagi sudah memasuki tahun ke tiga RSP Bunyu ini belum tuntas pembangunannya,” tegas Andi Sulaiman yang juga Kepala Badan Inteligen Negara Daerah (Kabinda) Kaltara periode 2018 – 2022 ini.
Andi Sulaiman yang juga Ketua Badan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (BPP KKSS) ini merinci, total dana anggaran yang digelontorkan untuk pembangunan RSP Bunyu mencapai Rp80 Miliar. Dengan jumlah anggaran yang fantastis tersebut harusnya RSP Bunyu bisa terealisasi dengan sangat cepat. Andi Sulaiman menegaskan bahwa integritas pemimpin adalah kunci utama dalam pemberantasan korupsi.
Seperti diketahui, proyek RSP Bunyu dikerjakan pada era kepemimpinan Zainal Paliwang dan Yansen Tipa Padan saat menjadi gubernur dan wakil gubernur Kaltara. Sementara itu, Ingkong Ala yang saat ini berpasangan dengan Zainal Paliwang pada Pilgub Kaltara 2024 adalah bekas Wakil Bupati Bulungan yang juga bertanggungjawab atas mangkraknya pembangunan proyek RSP Bunyu.
“The Right Man in the Right Place. Ini adalah contoh kegagalan pemimpin dalam melindungi setiap rakyatnya. Mereka hanya mementingkan keuntungan pribadi saja dan koleganya,” ucap Andi Sulaiman.
Andi Sulaiman menjelaskan pentingnya menempatkan individu sesuai keahlian mereka. Saat kepemimpinannya nanti, sambung Andi Sulaiman, dirinya akan menempatkan orang-orang sesuai dengan kapasitas dan kemampuannya.
“Jangan sampai yang ahli pertanian ditempatkan di Pekerjaan Umum. Bahwa penempatan orang yang tepat akan berdampak positif pada kinerja pemerintahan,” ucap Andi Sulaiman.
Sementara itu Cawagub Prof Adri Patton mengatakan lebih memikirkan lagi kesejahteraan aparatur sipil negara (ASN) sebagai langkah preventif dalam mengatasi korupsi.
“Jika ASN tidak bekerja sesuai harapan, evaluasi harus dilakukan. Jika tidak ada perubahan, KPK harus turun menindaklanuti temuan di lapangan,” ujar Adri Patton yang juga Rektor Universitas Borneo Tarakan (UBT) periode 2017-2024 ini.
Adri Patton juga menegaskan komitmennya untuk memperbaiki administrasi pemerintahan melalui sistem digitalisasi, guna mempermudah akses pelayanan publik.
“Saya bersama Pak Andi Sulaiman berkomitmen untuk memperbaiki administrasi pemerintahan dengan menempatkan pemerintahan yang benar dan transparan melalui digitalisasi, supaya pelayanan publik lebih mudah dan optimal, terutama untuk masyarakat di desa,” pungkas Adri Patton yang juga Sekretaris Daerah Kabupaten Malinau periode 2012 – 2015.