infopolitiknews Blog Politik Infopol Gorontalo KPU Gorontalo Sahkan Empat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo
Infopol Gorontalo Politik

KPU Gorontalo Sahkan Empat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo

KPU Gorontalo Sahkan Empat Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo

Gorontalo – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo menyatakan seluruh proses verifikasi nama dan dokumen Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Gorontalo telah tuntas. Selanjutnya KPU akan mengumumkan nama-nama calon terverifikasi melalui laman resmi KPU sebagai informasi resmi kepada masyarakat.

“KPU Provinsi telah menetapkan nama-nama pasangan calon yang berhak mengikuti pengundian nomor urut. Selanjutnya (nama-nama tersebut) bisa mengikuti jadwal kampanye sesuai jadwal, tanggal 25 September – 23 November 2024,” kata Anggota KPU Provinsi Gorontalo Divisi Teknis Penyelenggara, Hendrik Imran, saat konferensi pers seusai rapat pleno pada hari Minggu (22/9).

Hendrik kemudian membacakan kutipan lampiran Surat Keputusan KPU Provinsi Gorontalo No. 107 tahun 2024. Ada empat pasangan calon terverifikasi. Keempatnya adalah pasangan Tonny Uloly dan Marthen Taha (NasDem, PKS, PKB), Hamzah Isa dan Abdurrahman Abubakar Bahmid (PDI-P dan PAN), Gusnar Ismail dan Idah Syahidah (Golkar, Demokrat, Gerindra), serta Nelson Pomalingo dan Kris Wartabone (PPP, Hanura, Perindo, PSI).

Terkait pelaksanaan kampanye, Badan Pengawas Pemilu meminta semua pihak turut menjaga kondusifitas dengan tidak berkampanye sebelum waktunya. Guna meminimalkan pelanggaran, Bawaslu akan melakukan pengawasan melekat.

“Nanti tanggal 25 September 2024 baru ada ruang untuk melakukan Kampanye, kami mengingatkan agar setiap Pasangan calon tidak melakukan kampanye baik secara langsung maupun media sosial,” ujar Anggota Bawaslu Provinsi Gorontalo, Lismawy Ibrahim.

Selanjutnya, Bawaslu mengingatkan agar aparatur sipil negara (ASN) konsisten menjaga netralitas dengan tidak berafiliasi pada partai politik maupun pasangan tertentu.

“Jangan sampai ada riak-riak yang terjadi terkait netralitas ASN. Malalui kesempatan ini kami mengimbau agar ASN menjaga ruangnya dengan tidak terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik,” tandas Lismawy.

Exit mobile version