Jakarta – Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) mendorong pejabat pemerintah membiasakan diri menggunakan transportasi umum. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memiliki alasan tersendiri untuk tidak naik transportasi umum ke kantor.
Airlangga mengatakan tidak ada transportasi umum berupa Mass Rapid Transit (MRT) yang berhenti di depan kantornya, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian yang berlokasi di Jalan Lapangan Banteng Timur, Jakarta Pusat.
“Soalnya MRT nggak ada berhenti tuh di depan. Saya mau naik MRT kalau berhenti di depan situ,” kata Airlangga kepada wartawan di kantornya, Jakarta Pusat, Jumat (7/2/2024).
Airlangga berkelakar bahwa dirinya menunggu pembangunan MRT fase II yang menghubungkan Bundaran HI-Kota. “Kita nunggu yang fase kedua,” tutur Airlangga.
MTI sebelumnya menilai semestinya pejabat menggunakan transportasi umum minimal sekali seminggu. Kebijakan selama ini yang memprioritaskan pejabat di jalan disebut bakal memicu kecemburuan.
“Dalam keseharian dengan hiruk-pikuk kemacetan di Kota Jakarta, sebaiknya pengawalan dibatasi untuk Presiden dan Wakil Presiden. Sedangkan pejabat negara yang lain tidak perlu dikawal seperti halnya Presiden dan Wakil Presiden. Jika memang perlu sekali harus rapat, angkutan umum di Jakarta sudah memberikan pelayanan yang cakupannya setara dengan kota-kota di dunia, yakni 89,5% wilayah Jakarta,” kata Wakil Ketua Pemberdayaan dan Pengembangan Wilayah MTI Pusat Djoko Setijowarno.