Infopolitiknews – Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) menjadi hal yang paling ditakuti semua pekerja. Belakangan ini banyak perusahaan yang tengah mempertimbangkan PHK bahkan ada yang sudah melakukannya sebagai upaya efisiensi akibat lesunya pergerakan ekonomi global.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dirilis pada Satu Data Kemnaker, per 23 Desember 2024 tercatat total 67.870 karyawan dari seluruh provinsi di Indonesia telah mengalami PHK sepanjang Januari hingga November 2024.
Dari total angka yang dilaporkan tersebut, DKI Jakarta menduduki peringkat tertinggi penyumbang PHK yaitu 14.501 orang. Provinsi Jawa Tengah menduduki posisi kedua jumlah PHK terbanyak yaitu mencapai 13.012 orang.
Banten berada di urutan ke-3 dengan angka PHK sebanyak 10.727, diisusul oleh Provinsi Jawa Barat berjumlah 9.520 orang, dan Jawa Timur ada di posisi kelima mencapai jumlah 3.757 orang ter-PHK.
Baru-baru ini, di awal tahun 2025, PHK besar-besaran tengah mengancam ribuan karyawan di berbagai perusahaan ternama.
PT. Victory Chingluh Indonesia, adalah salah satu perusahaan multinasional yang akhirnya mengambil langkah PHK untuk menghadapi krisis.
Sebagai industri manufaktur besar yang membuat sepatu merk ternama seperti Nike itu, PT. Victory Chingluh Indonesia tengah mengumumkan rencana PHK massal terhadap 2.400 karyawan.
Menurut salah satu karyawan yang enggan disebut namanya, karyawan dari berbagai lini—baik baru, lama, hingga yang berusia lanjut—masuk dalam daftar PHK.
“Benar ada PHK, termasuk mereka yang sudah sakit menahun atau absen lama,” ungkapnya melansir Pikiran Rakyat Tanggerang Kota, pada Sabtu, 4 Januari 2025.
Melihat fakta tersebut memang tidak mungkin ada pertimbangan PHK sebagai langkah efisiensi apabila kondisi PT. Victory Chingluh Indonesia sedang baik-baik saja.
Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Nusantara (KSPN), Ristadi mengonfirmasi memang ada pabrik di Indonesia yang tengah bersiap-siap melakukan PHK atas pertimbangan efisiensi. Total ada 4.050 orang karyawan dari 3 Pabrik yang akan mengalami pemutusan hubungan kerja.
“Awal tahun 2025 sudah ada perusahaan yang plan PHK. Lokasinya ada di Kabupaten Tangerang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bandung,” ungkap Ristadi, seperti dikutip CNCBC Indonesia, pada Kamis (9/1/2025).
Rustadi menyampaikan, akan ada PHK terhadap 2.400 pekerja di pabrik sepatu merk internasional di Kabupaten Tangerang. Sedangkan dua pabrik lainnya tidak hanya melakukan PHK tetapi juga bersiap tutup.
“Yang di Kabupaten Bandung mau tutup, PHK 900-an pekerja. Dan yang di Subang, mau tutup, PHK sekitar 750 pekerja,” kata Ristadi.
Lebih mendalam Ristadi menyatakan PHK yang terjadi nantinya bisa lebih banyak tanpa sepengetahuan publik.
“Perusahaan yang di Kabupaten Tangerang itu merupakan bagian dari grup perusahaan lain, yang juga telah melakukan PHK. Perusahaan ini tiap PHK selalu silent, tertutup. Sebelumnya pekerjanya ada 24 ribuan, sisa sekitar 19.000-an, sekarang mau PHK 2.400-an pekerja,” bebernya.
Menurut Ristadi ada pula perusahaan yang tidak lapor dan memilih jalan PHK secara tertutup. Hal ini menyebabkan angka PHK yang dicatat pemerintah selalu lebih rendah dari yang sebenarnya terjadi.
“Kemnaker dan Dinas-Dinas tenaga kerja di daerah itu tidak jemput bola, cuma nunggu laporan dari pengusaha saja kalau ada PHK,” tegas Ristadi.
Tingginya angka PHK kadang juga tidak diekspose dengan sebenarnya karena alasan politis.
“Kadang terjadi jika PHK tinggi, tapi karena kepentingan politis Kepala Daerahnya ya tidak diekspose karena takut dicap jelek kinerjanya. Apalagi kalau Kepala Daerahnya mau maju lagi,” beber Ristadi.
Di sisi lain, Kota Semarang justru tengah diperhadapkan pada situasi unjuk rasa buruh yang menuntut adanya PHK usai keputusan Pengadilan Negeri (PN) Niaga Semarang, terkait pailitnya pabrik yang memperkerjakan mereka.
Ratusan buruh yang berunjuk rasa pada Kamis (9/1/2025) itu berasal dari PT Bitratex Industries, yang berlokasi di Jalan Brigjen Soediarto, Kecamatan Pedurungan, Kota Semarang.
“Saya sudah 35 tahun. Sebelum diakuisi oleh Sritex, kami buruh sejahtera. Ada banyak fasilitas yang diberikan. Namun, sejak ada Sritex, kesejahteraan buruh menurun drastis, bahkan banyak yang dirumahkan tanpa mendapat pesangon sepeserpun,” ungkap Kholilul, salah satu buruh PT. Bitratex.
Melalui Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional (FKSPN), buruh berharap hak-hak mereka terpenuhi.
“Hari ini kami bersyukur karena dapat secara langsung menyampaikan keinginan para buruh kepada Tim Kurator. Kami akan kawal, sampai mereka mendapat hak haknya. Memang pilihan berat untuk PHK, tapi dengan PHK tersebut, para buruh bisa mendapatkan haknya, seperti pesangon, BPJS, Jaminan Hari Tua (JHT), dan hak hak lainnya,” ungkap Sekjen FKSPN, Heru Budi Kuntoyo.
Badai PHK tidak hanya melanda industri manufaktur dalam negeri. Raksasa software Microsoft juga memangkas ribuan karyawannya. Kali ini pemangkasan karyawan dilakukan Microsoft berdasarkan kinerja.
“Di Microsoft, kami fokus pada talenta yang memiliki performa tinggi,” kata juru bicara Microsoft, pada CNBC International, dikutip Minggu (12/1/2025).
Sebelumnya, pada awal 2024, Microsoft sudah merumahkan 1.900 karyawan. Sedangkan pada 2023, Micrisoft juga melakukan pemberhentian terhadap 10.000 karyawan.