Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono mengugnkapkan, Presiden Prabowo akan meresmikan Sekolah Rakyat rintisan pada November 2025.
Sekolah Rakyat rintisan merupakan sekolah rakyat sementara dengan menggunakan gedung-gedung yang sudah ada dan direvitalisasi.
Sebentar lagi akan di-launching oleh Presiden. Ditargetkan dapat diselenggarakan November 2025 di Jakarta,” kata Agus Jabo dalam siaran pers, Kamis (16/10/2025).
Hingga saat ini, Sekolah Rakyat rintisan sudah tersebar di 165 titik se-Indonesia.
Selain meresmikan Sekolah Rakyat rintisan, Prabowo juga akan meresmikan dimulainya pembangunan Sekolah Rakyat permanen.
“Jadi nanti pada waktu peletakan batu pertama pembangunan sekolah permanen, kita meminta Presiden meletakkan batu pertama. Jadi ada dua peresmian, satu sekolah permanen dan sekolah yang sudah dibuka, nanti akan diresmikan Presiden,” lanjut Agus Jabo.
Ia menceritakan bahwa Presiden Prabowo sempat sidak di salah satu Sekolah Rakyat di Jakarta Selatan dan menyebut hasilnya di luar ekspektasi.
“Presiden lihat kondisi sekolah, ketemu kepala sekolah dan siswa, beliau bahagia sekali. Presiden tidak menduga kita bisa bangun sekolah tidak hanya 100, tapi 165,” katanya.
Agus Jabo mengatakan, Prabowo berharap Sekolah Rakyat rintisan jadi langkah awal pembangunan Sekolah Rakyat berikutnya (permanen).
Dengan demikian upaya Presiden Prabowo untuk memutus mata rantai kemiskinan bisa terwujud.
Agus Jabo melanjutkan, sekolah rintisan akan dibangun gedung permanennya tahun ini sehingga semua sekolah rintisan dapat menempati sekolah permanen pada Juli 2026.
“Oktober ini kemungkinan kita sudah akan mulai di kurang lebih 108 titik yang akan dibangun jadi sekolah baru dengan gedung baru,” katanya.
Ia mengatakan pembangunan gedung permanen tahap berikutnya akan menyesuaikan dengan usulan dari pemerintah daerah (pemda).
“Kita berkomunikasi terus dengan pemda dalam proses penyediaan lahan untuk menggantikan yang rintisan,” katanya.
Anggaran pembangunan Sekolah Rakyat permanen juga akan bervariasi tergantung pada luas lahan yang diusulkan pemda, tetapi rata-rata pembangunan dan operasionalnya berada di kisaran Rp 200 miliar.
Sementara itu, anggaran operasional Sekolah Rakyat rintisan ditanggung oleh masing-masing kementerian terkait.
Misalnya, revitalisasi gedung dikerjakan Kementerian Pekerjaan Umum, kurikulum dan guru ditangani Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, dan ada peran Kementerian Agama.
“Jadi ini melibatkan banyak pihak, kalau dianggap berhasil, keberhasilannya bukan hanya Kemensos, tapi semua kementerian yang terlibat di dalam pembangunannya,” kata Agus Jabo.
*Dilansir dari Kompas.com, 18 Oktober 2025