infopolitiknews Blog Nasional Wah, Eksekusi MBG Kurang Persiapan
Nasional

Wah, Eksekusi MBG Kurang Persiapan

Doc.Katantt

Infopolitiknews – Sehari setelah diluncurkan secara resmi pada Senin (6/1/2025), berbagai daerah masih menunjukkan ketidaksiapannya dalam pelaksanaan program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG). 

Wadah makanan pada program MBG yang seharusnya dipakai adalah stainless steel, tapi ada daerah yang belum menggunakan wadah standart yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) itu. Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, misalnya, wadah makan siang gratis yang dipakai untuk para siswa masih menggunakan bahan plastik.

“Wadah plastik, kami sudah tanyakan pada kepala dapurnya, memang standarnya itu stainless steel, namun untuk sementara masih menunggu barangnya datang, maka menggunakan bahan plastik dahulu yang bisa digunakan satu hingga dua kali,” terang Ketua DPRD Maros, Muhammad Gemilang Pagessa, dilansir Tribun-Maros.com (7/1/2025).

Sementara itu beberapa daerah ada yang belum memberikan susu pada paket makan siang gratis yang diterimakan kepada siswa.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana mengungkap bahwa pemberian susu diprioritaskan untuk daerah-daerah yang memiliki sapi perah guna menekan impor susu.

“Sudah saya jelaskan, susu akan menjadi bagian makan bergizi untuk wilayah-wilayah di mana sapi perahnya ada dan untuk mendorong agar tiap daerah punya sapi perah,” jelas Dadan usai rapat dengan Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin, (6 /1/2025).

Dadan menambahkan bahwa daerah yang tidak memiliki sapi perah, susu akan diganti dengan makanan sumber kalsium lainnya.

Sedangkan di sisi lain, Kepala Sekolah (Kepsek) SDN 001 Nunukan Selatan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara ( Kaltara), Muhyiddin mengharapkan ada susu di paket makanan program MBG.

“Penyedia tadi sampaikan ada menu susu, tapi hanya sebulan sekali. Kami berharap ada menu susu setiap harinya, supaya lengkap 4 sehat 5 sempurna,” ujar Muhyiddin, dikutip Kaltara.tribunnews.com (6/1/2025).

Tidak hanya tentang susu, Muhyiddin menginginkan pendistribusian MBG ke sekolah bisa tepat waktu.

“Tadi agak lambat mobil pickup yang mengangkut box makanan bergizi gratis ke sekolah. Anak-anak sudah selesai istirahat baru mereka datang. Kami berharap ke depan datangnya sebelum jam istirahat, karena memberikan box makanan ke masing-masing anak juga butuh waktu,” kata Muhyiddin.

Melansir tempo.co, keterlambatan pendistribusian MBG juga terjadi di Sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Rasfaldi Mukhlishin, Pulogebang, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur. Paket MBG justru datang menjelang jam pulang sekolah tiba.

Di Sidoarjo, tepatnya SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo (SMAMDA), beberapa siswa mengeluhkan tentang tidak adanya sayur dalam menu makanan MBG yang mereka terima.

Menangggapi hal tersebut, Liesa Anggraeny wali kelas XII SMAMDA berharap nantinya menu yang diberikan lebih lengkap.

“Mungkin sayurnya, jadi kan tadi disampaikan lima sehat tapi belum sempurna. Masih empat sehat,” ucapnya.

Mengenai kelengkapan peralatan makan, SD GMIT Manumuti, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, NTT mendapatkan MBG tanpa sendok.

Hal serupa juga terjadi di SMPN 5 Kota Madiun. Tidak semua siswa mendapatkan sendok. Untuk sebagian siswa lainnya, sendok yang diterima justru sendok plastik.

“Jadi, bagi siswa yang tidak mendapat sendok makan, diminta cuci tangan dulu, dan makan dengan tangan. Sedangkan untuk air minum, para siswa sudah membawa sendiri dari rumah masing-masing,” tutur Drs. Sujitno, Kepala Sekolah SMPN 5 Kota Madiun, Senin (6/1/2025).

Di Kabupaten Blora, Kota Mataram, Daerah Istimewa Yogyakarta, Kabupaten Jember, dan beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah justru mengalami penundaan pelaksanaan MBG karena dapur MBG belum siap.

Begitu pula yang  terjadi di Provinsi Papua Barat Daya. Dapur sehat yang semestinya tersebar di 5 kabupaten dan 1 kota masih belum siap.

“Provinsi Papua Barat Daya program makan bergizi gratis belum dilaksanakan secara penuh mengingat ada ditemukan sejumlah ketidaksiapan dan kekurangan oleh pemerintah,” kata Anggota Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Otto Ihalauw kepada wartawan, Senin (6/1/2025).

Exit mobile version