Jakarta – Pemerintah telah menetapkan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai atau PPN dari 11 persen menjadi PPN 12 Persen yang akan berlaku mulai 1 Januari 2025.
Kebijakan ini memicu protes di masyarakat karena dinilai berpotensi menambah beban ekonomi. Namun, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa tarif PPN Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan negara-negara lain
Setelah kenaikan menjadi 12 persen, Indonesia akan memiliki tarif PPN tertinggi di kawasan ASEAN, sejajar dengan Filipina. Negara-negara ASEAN lainnya memiliki tarif PPN yang lebih rendah. Vietnam, Malaysia, Laos, dan Kamboja menetapkan tarif sebesar 10 persen. Vietnam sementara menurunkan tarifnya menjadi 8 persen hingga pertengahan 2025 untuk mendorong pemulihan ekonomi.
Sementara itu, Singapura menetapkan tarif PPN sebesar 9 persen, Thailand 7 persen, dan Myanmar 5 persen. Brunei Darussalam serta Timor Leste bahkan tidak menerapkan PPN pada transaksi dalam negeri.
Indonesia seharusnya bisa belajar dari Vietnam soal mengelola keuangan negara. Vietnam memangkas kementerian demi pemerintahan yang ramping, kompak, kuat, efisien, efektif, dan berdampak. Adapun jumlah kementerian dan lembaga pemerintah di Vietnam direncanakan akan dipangkas dari 30 menjadi 21 dalam program yang digambarkan sebagai “reformasi kelembagaan”.
Sementara Kabinet Prabowo-Gibran justru menambah Kementerian hingga kini berjumlah 48 kementerian. Padahal sebelumnya Kabinet Jokowi ‘cuma’ berada di angka 34 Kementerian.
Reformasi birokrasi Vietnam yang diklaim paling berani ini akan menghilangkan setidaknya 15-20 persen unit kementerian dan/atau lembaga negara.
Jumlah pegawai negeri pun bakal dikurangi. Rencana ini muncul beberapa hari setelah negara itu mengesahkan draft aturan perpanjangan pengurangan pajak PPN, dari mulanya 10 persen menjadi 8 persen.
Dikutip dari Reuters, Selasa (17/12/2024), lima kementerian, empat lembaga pemerintah, dan lima saluran TV negara termasuk badan-badan yang akan dibubarkan.
Vietnam juga akan menggabungkan beberapa kementerian utama, sekaligus membubarkan komisi yang dijalankan Partai Komunis Vietnam (VCP) dan organisasi media milik negara.
Rencana pengurangan jumlah kementerian itu berasal dari pemimpin baru VCP, To Lam. Usulan tersebut dapat berubah sampai pemungutan suara di parlemen pada Februari 2025.
Dilansir dari DW, Selasa, pemerintah akan menggabungkan Kementerian Keuangan dengan Kementerian Perencanaan dan Investasi.
Dua kementerian itu akan dilebur menjadi Kementerian Keuangan dan Perencanaan Nasional.
Kementerian Transportasi akan digabung dengan Kementerian Konstruksi, kemudian Kementerian Tenaga Kerja, Penyandang Disabilitas, dan Sosial akan dilebur menjadi Kementerian Dalam Negeri Partai Komunis dan Majelis Nasional juga akan mengalami restrukturisasi.
Komisi Pusat Urusan Luar Negeri dan Komite Hubungan Luar Negeri Majelis Nasional akan dilebur ke dalam Kementerian Luar Negeri.
Selain itu, beberapa lembaga media milik negara, seperti stasiun radio, akan dibubarkan dan staf mereka akan dialihkan ke organisasi berita yang lebih besar.