Tarakan – “Saya berikan informasi yah, bahwa tahun ini masih ada 200 lebih calon mahasiswa yang akan bersekolah di Patria Artha Makassar, dan yang rektornya ini bukan orang sembarangan, bukan kaleng-kaleng, beliau ini Saksi Ahli KPK loh, jadi jangan memprediksi dan memberikan kriteria ke seseorang yang Anda sendiri belum jelas,” ucap Zainal A. Paliwang dalam debat kedua Pilgub kalimantan Utara (Kaltara).
Kalimat yang disampaikan Zainal Paliwang menggambarkan optimistis bahwa lulusan UPA dengan akreditasi C bakal memiliki masa depan cerah di masa depan. Padahal, dalam menentukan tempat kuliah, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Baik itu jurusan, kampus, lengkap dengan akreditasinya. Salah-salah, malah penyesalan yang didapat.
Hal tersebut rupanya juga turut dirasakan oleh masyarakat di Kalimantan Utara (Kaltara) yang mulai resah dengan “eksodus” anak muda Kaltara yang meninggalkan tanah kelahirannya untuk melanjutkan kuliah di pulau seberang.
Keresahan tersebut bukan tanpa alasan, pasalnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara memberikan iming-iming kuliah gratis di Universitas Patria Artha (UPA) di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan, padahal kampus tersebut hanya memiliki akreditasi C berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT). Ide tersebut muncul saat kepemimpinan Zainal Paliwang – Yansen Tipa Padan menjadi gubernur dan wakil gubernur Kaltara.
Menurut BAN-PT, akreditasi C menunjukkan bahwa perguruan tinggi tersebut masih memiliki banyak hal yang perlu diperbaiki dari berbagai aspek, seperti Kurikulum, Kualitas pengajar, dan Fasilitas.
Sementara itu, berdasarkan keterangan Pemprov Kaltara setidaknya ada 755 mahasiswa yang dikirim ke UPA selama kurun waktu 2022-2024 dengan rincian tahun 2022 sebanyak 239 mahasiswa, tahun 2023 sebanyak 253 mahasiswa dan tahun 2024 sebanyak 263 mahasiswa.
Salah satu mahasiswa asal Kaltara yang mendapat beasiswa di UPA dari Pemprov Kaltara mulai mengeluhkan nasib mereka yang “terkatung-katung” tidak ada kejelasan. Bahkan hanya sekedar Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) saja tidak diterima oleh mereka.
“Shalom selamat malam Pak, saya ingin bertanya Pak, bagaimana nasib kami yang masuk di beasiswa Kaltara ke Universitas Patria Artha (UPA) Pak, saya ingin minta bantuan Pak kejelasan akreditasi kampus kami Pak. Sangat sangat kami mahasiswa asal Kaltara tidak mengetahui apa akreditasi kampus kami pak, hari ini kata salah satu dosen saya ada rapat pembahasan akreditasi kampus dan membuat kami beberapa mahasiswa Kaltara bimbang Pak dan bahkan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) kami saja tidak ada Pak,” tulis salah satu penerima beasiswa Kaltara ke UPA.
Nama Universitas Patria Artha “naik panggung” usai disinggung Calon Gubernur Kalimantan Utara (Kaltara) Nomor Urut 1 Brigjen TNI (Purn) Andi Sulaiman dalam debat kedua Pemilihan Gubernur (Pilgub Kaltara) 2024 pada Senin, 21 Oktober 2024 kemarin.
Andi Sulaiman merasa geram lantaran Pemprov Kaltara mengirim ratusan “bibit unggul” masa depan Kaltara ke Universitas yang tidak bermutu. Hal tersebut tentunya akan berpengaruh terhadap masa depan mereka setelah lulus kuliah.
“Padahal, dalam menentukan tempat kuliah, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan. Baik itu jurusan, kampus, lengkap dengan akreditasinya. Salah-salah, malah penyesalan yang didapat. Pada kenyataanya, akreditasi jurusan memang sangat menentukan nasib seseorang saat masuk bursa kerja. Lulusan dari kampus dan jurusan akreditasi C ternyata hanya dipandang sebelah mata oleh rekruter perusahaan,” ungkap Andi Sulaiman yang merupakan Kepala Badan Inteligen Negara Daerah (Kabinda) Kaltara periode 2018 – 2022.