Infopolitiknews – Deforestasi “legal” kembali mengancam kelestarian hutan di Indonesia. Demi kebutuhan pangan dan energi, luas tutupan hutan di nusantara akan terus berkurang.
Kali ini pemerintah tengah berencana membuka 20 juta hektare hutan untuk pangan dan energi, tapi di sisi lain hal tersebut justru berpotensi menimbulkan bencana ekologis.
Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalimantan Selatan (Kalsel) mengecam keras rencana pemerintah tersebut.
Dalam siaran pers yang disampaikan pada Senin (13/1), Walhi Kalsel menyatakan bahwa tindakan pemerintah akan berakibat serius terhadap rusaknya ekologi.
Menurut Walhi, pemerintah seharusnya bercermin pada Proyek Hari Pangan Sedunia (HPS) yang dilaksanakan pada 2018 di Kecamatan Jejangkit, Kabupaten Barito Kuala.
Lahan pasca HPS yang dipaksa produktif kala itu telah menjadi padang rumput atau semak belukar.
Tidak ada agenda keberlanjutan pada proyek yang menelan anggaran jumbo tersebut. Jejangkit justru sangat rentan terdampak krisis iklim dan bencana ekologis.
Walhi mengungkap produktivitas pertanian di Kecamatan Jejangkit terus menurun dalam kurun waktu tiga tahun, dari 2.879 hektare pada 2020 menjadi 1.104 hektare pada 2022.
Selain berpotensi memperparah kerusakan lingkungan, keputusan membuka 20 juta hektare tutupan hutan merupakan pikiran sesat yang memalukan untuk Indonesia yang ikut terlibat dalam perjanjian paris pada 2015.
Perjanjian Persetujuan Paris terkait Konvensi Kerangka Kerja Perserikatan Bangsa-Bangsa mengenai Perubahan Iklim bahkan telah diratifikasi melalui Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2016.
Di Kalsel sendiri saat ini beban izin PBPH, tambang dan sawit mencapai sekitar 2,5 juta hektar, itu lebih besar dari tutupan hutan yang hanya sekitar 716.428 hektar. Bahkan hutan primer di Kalsel hanya tersisa sekitar 49.958 hektar.
sangat ironis apabila Indonesia yang dinyatakan sebagai paru-paru dunia justru mengalami deforestasi besar-besaran.