Infopolitiknews – Industri kelapa sawit di Indonesia tampaknya memang memiliki peran penting bagi sektor perekenomian tanah air. Kelapa sawit telah menyumbang penerimaan devisa negara dengan jumlah yang signifikan dari volume ekspor yang besar.
Berdasarkan informasi dari Portal Satu Data Pertanian, kelapa sawit telah menghasilkan penerimaan devisa sebesar USD 25,61 miliar dengan volume ekspor sebesar 38,23 juta ton sepanjang tahun 2023. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, neraca volume perdagangan kelapa sawit telah mengalami peningkatan sebesar 4,68%.
Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) melaporkan industri sawit Indonesia telah memberikan kontribusi pada devisa negara sebesar USD9,78 miliar atau sekitar Rp151,92 triliun hingga Mei 2024.
“Sampai dengan Mei 2024, kontribusi sawit terhadap devisa negara adalah USD9,78 milliar atau di sini setara 10,01% dari ekspor non migas Indonesia,” kata Ketua Umum Gapki, Eddy Martorno pada Diskusi Kontribusi Sawit untuk APBN dan Perekonomian di Belitung, Selasa (27/8).
Menurut Data Badan Pusat Statistik, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Triwulan III-2024 tercatat 4,95%, sedangkan produk domestik bruto pada sektor pertanian dan perkebunan tumbuh positif di 1,69%. Komoditas kelapa sawit menjadi salah satu motor penggerak pada kedua sektor tersebut.
Sebagai salah satu sumber penerimaan devisa negara dengan nilai perputaran uang yang tinggi, serta menjadi ladang pekerjaan yang menghidupi jutaan orang, industri kelapa sawit juga memberi andil besar pada tingginya angka deforestasi di Indonesia.
Tidak hanya deforestasi legal bahkan deforestasi ilegal juga telah terjadi demi perluasan lahan sawit.
Selain menyebabkan bencana tanah longsor, banjir bandang, dan hilangnya resapan alami, deforestasi berdampak serius terhadap hilangnya rumah untuk keanekaragaman hayati.
Melansir kompas.com, Direktur Eksekutif Walhi Bengkulu, Abdullah Ibrahim Ritonga, meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera menertibkan ribuan hektare perkebunan sawit ilegal di kawasan hutan di Bengkulu pasca peristiwa tewasnya warga karena dimangsa harimau.
“Tewasnya warga Kabupaten Mukomuko dimangsa harimau beberapa hari lalu merupakan titik balik bagi KLHK untuk berani menertibkan ribuan hektare kebun sawit liar di kawasan hutan,” ujar Abdullah, Sabtu (11/1/2025).
Data yang dirilis Walhi menunjukkan bahwa puluhan ribu hektare kebun sawit, baik milik swasta maupun masyarakat, telah masuk ke dalam kawasan hutan selama beberapa dekade di Kabupaten Mukomuko.
“Di Bengkulu terdapat delapan subyek hukum yang terdiri dari perusahaan dan kelompok masyarakat perambah yang membentuk lembaga desa dengan skema Perhutanan Sosial (PS),” ungkap Abdullah.
Skema Perhutanan Sosial dapat melegalkan kegiatan merambah hutan menjadi legal, didukung oleh UU Cipta Kerja Pasal 110 A dan 110 B.
Abdulah menegaskan, melalui skema PS ini, perambah ilegal, terutama dalam kegiatan usaha perkebunan yang telah memasuki kawasan hutan dapat dimaafkan. Dan skema ini telah disahkan oleh UU Cipta Kerja. Ia curiga, skema PS akan dimanfaatkan oknum berduit untuk sengaja merambah hutan secara luas, lalu menggunakan KTP petani untuk mengajukan izin pengelolaan hutan tersebut.
Dari pengamatan TreeMap, pada 2023, perluasan lahan kelapa sawit telah mengubah hutan seluas 30.000 hektare, naik 36% dibanding 2022, dikutip (11/1). Kenaikan deforestasi akibat perluasan kelapa sawit sebagian besar terjadi di Kalimantan dan Papua.
Dilansir dari data.goodstats.id, luasan tutupan hutan di Indonesia telah terpangkas hingga 1,4 juta hektar pada 2023. Alhasil angka ini membuat Indonesia berada pada 4 besar negara dengan laju deforestasi hutan tertinggi.
Forest Watch Indonesia (FWI) mencatat, 1,9 juta hektare lahan di Indonesia mengalami deforestasi dalam kurun waktu 2 tahun terakhir, sedangkan sekitar 90 juta hektare yang tersisa terus mengalami kerusakan.