Jakarta – Seiring pesatnya pertumbuhan industri kreatif di Indonesia, Anggota Komisi VII DPR Fraksi PDIP Novita Hardini, meminta Kementerian Ekonomi Kreatif (Ekraf) untuk mengambil peran lebih besar dalam pengelolaan dan perlindungan karya-karya kreatif anak bangsa.
Novita menekankan pentingnya negara hadir sebagai fasilitator utama dalam ekosistem ekonomi kreatif mulai dari publishing musik, buku, film, game hingga karya digital para konten kreator.
Legislator PDIP ini menyebut bahwa permasalahan ini bukan sekadar hal teknis, tapi mencerminkan absennya kerangka regulasi yang berpihak pada ekosistem kreatif. Pemerintah, menurutnya juga masih lemah dalam berkontribusi melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) terhadap pendapatan negara.
“Amerika bisa mendapat Rp15 triliun dari pengelolaan hak cipta, Jepang Rp2 triliun. Indonesia? Hanya Rp120 miliar. Padahal karya kreatif kita luar biasa banyak. Lalu ke mana aliran ekonomi kreatif ini? Sudahkah LMK kita bekerja secara maksimal? Ini harus jadi perhatian serius,” tegasnya.
Novita berharap agar Kementerian Ekraf tidak hanya menjadi institusi pendukung kegiatan-kegiatan seremonial, tetapi mampu menyiapkan grand design industri kreatif nasional yang berdampak luas baik dari segi perlindungan hukum, pemasaran digital, hingga integrasi industri kreatif dengan sistem ekonomi nasional.
“Ini bukan semata tentang perlindungan hak cipta. Dan cukuplah diamnya negara. Jangan hanya mendukung satu kelompok saja. Namun bagaimana mengedepankan perlindungan kepada semua pihak. Ini tentang keberlanjutan ekosistem ekonomi kreatif Indonesia,” tandasnya.