Jakarta – Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengkritik kinerja aparat penegak hukum di Indonesia. Ia menilai, tindakan para penegak hukum tidak lagi berpihak pada kepentingan publik, tetapi malah menjadi alat kekuasaan.
Kritikan tersebut ia ungkapkan dalam momen hari ulang tahun (HUT) ke-52 PDIP pada Jumat, 10 Januari 2025. Megawati secara blak-blakkan mengkritisi Kepolisian Republik Indonesia (Polri), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga Mahkamah Konstitusi (MK).
Megawati secara terbuka menyampaikan kritiknya kepada institusi Polri. Ia mengungkapkan, Polri saat ini tidak lebih dari alat kekuasaan. Ia bahkan menantang petinggi Polri untuk dapat menjelaskan alasan ketidakberpihakan kepolisian kepada masyarakat dalam beberapa waktu ke belakang.
“Kenapa kamu dipergunakan bukan oleh republik ini, tapi dipergunakan oleh segelintir orang-orang. Jawab kalau berani,” kata Megawati dalam pidato pembukaan HUT PDIP, Jumat, 10 Januari 2025.
Putra kandung proklamator tersebut mengaku miris melihat situasi di tubuh Polri saat ini. Ia menyinggung salah satu kasus yang juga melibatkan petinggi Polri, yaitu kasus penembakan yang dilakukan oleh Ferdy Sambo kepada salah satu anak buahnya, Brigadir Yosua Hutabarat.
“Kalau polisinya begini, kasihan lho saya,” ujarnya.
Selain kepolisian, Megawati juga mempertanyakan kinerja dari lembaga anti rasuah KPK. Menurutnya, KPK saat ini hanya fokus mengejar Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto. Padahal, ia menilai masih banyak kasus lain yang tak kalah penting.
“KPK mosok enggak ada kerjaan lain, yang dituding, diubrek hanya pak Hasto,” ucapnya.
Megawati mengungkapkan, ada banyak tersangka korupsi lainnya yang harusnya menjadi fokus pengejaran dari KPK. Namun, ia menuding KPK hanya berdiam diri tanpa melakukan tindak lanjut yang berarti.
“Banyak yang sudah jadi tersangka, tapi (KPK) meneng wae,” katanya kembali.
Megawati juga mengungkapkan rasa prihatinnya terhadap kondisi dari lembaga peradilan tata negara, yaitu MK. Lembaga yang ia bentuk langsung untuk menjaga kontitusi tersebut kini ia nilai telah digunakan untuk mengakomodir kepentingan kelompok tertentu.
“MK itu saya yang bikin, waktu itu pak Jimly jadi ketua. Sekarang dijadikan mainan, ini kan (masalah) konstitusi,” ujarnya di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta.
Megawati bercerita, saat menjabat sebagai presiden, ia turun langsung untuk mencarikan gedung bagi lembaga baru tersebut.
“Saya yang nyari gedungnya sendiri. Itu di situ tuh, megah,” ujarnya.