Infopolitiknews – Belum lama para pengemudi ojek online melakukan demo untuk menuntut kesejahteraan mereka, kali ini Asosiasi Ojek Online (ojol) Garda Indonesia kembali menyayangkan sikap pemerintah yang terkesan lemah di hadapan aplikator seperti Gojek dan Grab dan belum menunjukkan pembelaan terhadap nasib para ojol.
Ketua Umum Garda Indonesia Raden Igun Wicaksono mengungkap para aplikator telah melanggar Permenhub PM No.12 tahun 2019 dan Kepmenhub KP No.1001 tahun 2022 mengenai tarif potongan aplikasi.
Tuntutan para ojol agar pemerintah menindak para aplikator belum membuahkan tindakan yang nyata. Perlakuan aplikator besar yang melakukan pemotongan semena-mena itu disebutkan sebagai tindakan yang tidak adil terhadap para ojol.
“Maka Garda Indonesia menyampaikan ‘Maklumat Mematikan Aplikasi Online Massal’ pada Kamis 27 Februari 2025, sebagai bentuk protes kepada pihak pemerintah yang tidak bisa menindak tegas perusahaan aplikator pelanggar regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah,” kata Igun kepada detikOto, dikutip Selasa (25/2).
Igun menambahkan, sekitar 2 juta dari 4 juta pengemudi online akan melumpuhkan aplikasi online serempak di seluruh Indonesia sebagai bentuk perlawanan atas pemotongan 30% penghasilan mitra driver oleh aplikator.
“Sebagai contoh adanya program disebut slot dan aceng yang jelas melanggar tarif, ojol dibayar murah apabila ikut program slot dan aceng agar bisa dapat order terus menerus, namun pengemudi mendapatkan pembayaran tarif di bawah regulasi,” papar Igun.