Infopolitiknews – Sekolah Rakyat sebagai program nasional gagasan Prabowo Subianto dirancang untuk menyediakan pendidikan gratis berkualitas pada jenjang SD, SMP, hingga SMA. Siswa yang berhak mendapatkan fasilitas ini adalah siswa yang tidak berkecukupan pada kategori desil 1-2.
Sekolah Rakyat akan diimplementasikan pada tahun ajaran 2025/2026. Pada penerapan program Sekolah Rakyat tersebut, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyebutkan kebutuhan guru yang mencapai 60.000 orang.
“Tadi disampaikan 60.000 guru kebutuhannya,” kata Abdul Mu’ti di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Senin (10/3).
Terkait tata cara perekrutan, Mu’ti menjelasakan bahwa masih dalam proses pembahasan.
“Itu nanti kita cari skemanya. Nanti mendistribusikan guru yang sudah ada atau rekrutmen baru. Nanti masih proses yang panjang,” ujar Mu’ti.
Selanjutnya dalam proses pembelajaran, pemerintah menyiapkan dua skema kurikulum. Pertama, Sekolah Rakyat akan menerapkan kurikulum sekolah unggulan Garuda sebagai kurikulum internasional, dan sekma kedua adalah mengikuti kurikulum sekolah yang ada saat ini.
“Kalau sekolah unggul kan standar internasional. Yang sekolah unggul Garuda itu. Tapi, kalau kurikulum kami (Dikdasmen) ya sama dengan yang berlaku di Indonesia saat ini,” kata Mu’ti.
Perihal infrastrukturnya, Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf mengungkap, sebanyak 50 Sekolah Rakyat siap beroperasi pada tahun ini dan akan memanfaatkan bangunan yang tidak terpakai, diantaranyan sekitar 40 sentra dan balai milik Kementerian Sosial (Kemensos) dan bangunan milik Universitas Brawijaya dan Unesa Surabaya.