Nasional

Pendidikan Gratis Di Papua “Dianggap” Lebih Penting Daripada MBG

Anak-anak di Taman Baca Nogba, Tolikara, Papua (Foto: berbuatbaik.id)

Infopolitiknews – Menurut Badan Gizi Nasional (BGN) program Makan Bergizi Gratis yang diperuntukkan bagi pelajar di Seluruh Indonesia masih menyasar sebanyak 0,8% dari total target 82,9 juta pelajar pada 2025 ini. Pada pelaksanaannya, program MBG tersebut belum sepenuhnya diterima dengan baik oleh beberapa pihak.

Pelaksanaan program MBG di Papua misalnya, telah mengalami penolakan bahkan ancaman dari Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) Organisasi Papua Merdeka (OPM).

Penolakan yang disertai ancaman OPM untuk membakar gedung sekolah yang melaksanakan MBG itu bersamaan dengan munculnya isu makanan MBG beracun. 

Ratusan pelajar di Kabupaten Yahukimo di Papua Pegunungan juga melakukan aksi penolakan. Mereka menganggap pendidikan gratis jauh lebih diperlukan daripada MBG.

Menyikapi hal tersebut, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, Mayjen TNI Hariyanto, melakukan pengamanan di sekolah-sekolah yang melibatkan Polri dan pemerintah daerah (Pemda) setempat.

“Pengamanan terhadap fasilitas pendidikan, termasuk sekolah-sekolah di wilayah yang berada di daerah rawan OPM, menjadi perhatian serius TNI,” kata Kapuspen kepada Kompas.com, dikutip Kamis (6/2/).

Sementara itu, Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat, Brigjen Wahyu Yudhayana menegaskan program MBG tetap dijalankan untuk kesejahteraan anak-anak di Papua.

“Kami, dari TNI Angkatan Darat, secara umum tidak pernah terpengaruh dan gentar dengan ancaman apa pun,” kata Wahyu, pada Selasa (4/2).

Terkait isu MBG beracun, Aspotwil Kaskogabwilhan III, Brigjen TNI Yudhi Prasetiyo mengungkap bahwa OPM telah menyebarkan hoaks melalui media sosial.

“Sejak awal, mereka menyebarkan hoaks bahwa makanan dalam program ini telah diracun, seolah-olah program ini merusak masa depan anak-anak Papua,” ujar Yudhi.

Menurut pengamat militer Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi, selain peningkatan keamanan di fasilitas pendidikan, aparat perlu melakukan patroli intensif dan penguatan intelijen.

Selain itu  Fahmi menyatakan perlu ada komunikasi kepada masyarakat setempat sebagai wujud pendekatan sosial yang diimbangi dengan pendekatan komunikasi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

X