Infopolitiknews – Polemik tentang program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) hingga aksi penolakan dari para pelajar dan masyarakat di Papua membuahkan komitmen pemerintah untuk melakukan evaluasi dan penyempurnaan. Sementara itu, seolah menjawab kritik masyarakat akan pentingnya poendidikan gratis, Presiden Prabowo pun menggagas berdirinya Sekolah Rakyat.
Pada pelaksanaannya nanti, Sekolah Rakyat berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial (Kemensos).
Menurut penjelasan dari Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, Sekolah Rakyat memiliki tujuan memberikan pendidikan gratis berkualitas bagi anak-anak dari keluarga miskin, utamanya miskin ekstrem.
“Ya yang pertama tentu tadi, miskin dulu dan miskin ekstrem. Setelah itu baru ada tahap berikutnya. Tapi pertama itu harus dari keluarga miskin dan miskin ekstrem,” tegas Gus Ipul pada jumpa pers, di Kantor Kemensos, Jakarta, Rabu (5/3).
Pada Jumpa pers yang dilakukan di sela-sela rapat pembahasan pembentukan Sekolah Rakyat tersebut, Gus Ipul menerangkan pula bahwa program ini akan dilaksanakan berjenjang dari tingkat Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), hingga Sekolah Menengah Atas (SMA).
“Ini adalah bentuk konkret dari upaya Presiden dalam rangka memuliakan orang miskin. Yang kedua juga mendorong orang miskin untuk bangkit, untuk lebih maju, lebih berdaya dan nanti berperan signifikan pada Indonesia Emas di tahun 2045,” ungkap Gus Ipul.
Namun, kepastian terkait detil pelaksanaan program tersebut masih dilakukan pengkajian oleh para pemangku kepentingan.
Sekolah yang digagas untuk pengentasan kemiskinan tersebut akan didukung pendanaannya oleh pemerintah.
“Tentu anggarannya akan didukung oleh Presiden. Nanti kita lihat lah,” kata Gus Ipul.
Sedangkan terkait pembukaan Sekolah Rakyat, Gus Ipul menjelaskan bahwa pada Selasa (4/2) Prabowo meminta pihak Kemensos bekerjasama dengan kepala daerah di masing masing wilayah. “Tadi juga disampaikan Presiden, jadi Presiden meminta sekolah rakyat ada percepatan, kita diminta nanti kerja sama dengan gubernur, bupati, wali kota agar 2025 ini banyak yang bisa kita buka, terutama yang untuk masyarakat miskin, maupun miskin ekstrem,” ungkap Gus Ipul di Istana, Jakarta, Selasa (4/2) malam.